WACANA PENGURANGAN BBM BERSUBSIDI

wacana tentang membatasi BBM bersubsidi sudah semakani panas di telinga para pendengar nya. tidak banyak msayarakat yang sulit untuk menerima, bahkan tidak sedikit yang menolah. tetapi pemerinta sudah menetapkannya:

berikut wacana yang di beritakan pada KOMPAS online

Selasa, 18 September 2012 | 22:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan bahwa saat ini ada peluang untuk menekan subsidi energi, terutama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk itu, pemerintah meminta DPR membahas kemungkinan pengurangan subsidi BBM ini dalam rapat-rapat membahas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 yang tengah berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Peluang ini muncul, kata Armida, karena kenaikan harga minyak dunia, menyusul kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat. Faktor lainnya adalah kondisi terakhir perekonomian global yang masih tak menentu. “Semua faktor itu belum muncul dalam pembahasan Rancangan APBN,” katanya.

Dalam Rancangan APBN tahun depan, semula pemerintah tidak mengusulkan pengurangan subsidi energi. Bahkan, jumlah subsidi BBM yang diminta pemerintah naik dari Rp 202, 4 triliun menjadi Rp 274 triliun lebih.

Jika subsidi jadi dikurangi –dan harga premium di masyarakat naik—pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah opsi kebijakan. “Salahsatunya, akan ada stasiun pengisian bahan bakar gas untuk warga yang tak mau membeli pertamax,” kata Armida. Subsidi, akan diutamakan untuk pengelola transportasi publik. “Bappenas akan mempersiapkan mekanisme penyaluran subsidi untuk sektor ini,” katanya.

Rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari 40 juta kilo liter menjadi 37,8 juta kilo liter mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan usulan pengurangan tersebut bisa memberi dampak inflasi. “Tekanan inflasi kurang lebih 0,5 hingga 0,6 persen. Tentu ini sudah menjadi perhatian kami karena memang pada 2012 diasumsikan inflasi ada di 5,3%,” ujarnya, Senin (10/10).

Usulan pengurangan BBM bersubsidi ini akan diikuti rangkaian upaya pemerintah menyediakan pengganti BBM. “Setahu saya, Kementerian ESDM sudah melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina dan menyatakan siap bila dilaksanakan pada April 2012,” beber Agus.

Selain itu pemerintah tengah mengembangkan alat transportasi menggunakan gas, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap BBM bersubsidi, penyesuaian regulasi dan perbaikan infrastruktur.

Tahap awal pengurangan subsidi ini sementara hanya akan berlaku di Jawa dan Bali. Pengawasan dilakukan terutama terhadap kendaraan roda empat berpelat hitam. Begitupun, seperti disampaikan Agus, penyimpangan masih mungkin terjadi. “Kami masukan margin error sekitar 10% karena mungkin ada hal yang tidak bisa optimal dalam pelaksanaannya,” katanya.

Untuk itulah, bila jumlah BBM bersubsidi disepakati menjadi 37,8 juta kilo liter, maka selisih 2,2 juta kilo liter akan dimasukkan dalam cadangan risiko fiskal. “Kalau upaya mengejar angka 37,8 ini tidak tercapai, kami akan menjelaskan kepada DPR agar selisih itu bisa tetap digunakan,” pungkasnya.